KementerianPerindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Solo dalam upaya pengembangan Solo Technopark. Langkah strategis ini juga menjawab tingginya permintaan tenaga kerja pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jawa
- Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia RI Junimart Girsang meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PAN-RB Azwar Anas untuk menyampaikan seluruh data tenaga honorer yang telah terdaftar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB kepada pihaknya. “Tolong nanti disampaikan kepada Komisi II daftar tenaga honorer. Semuanya, pak. Daftar tenaga honorer yang sudah terdaftar di Kementerian PAN-RB karena terindikasi ternyata masih banyak juga tenaga honorer yang belum terdaftar pak,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Jumat 9/6/2023.Pernyataan tersebut Junimart sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB Azwar Anas di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Kamis 8/6/2023. Baca juga 2 Tenaga Honorer PN Bondowoso Jalin Hubungan Terlarang sampai Hamil, Kini Menanti Sanksi Politisi PDI-Perjuangan itu menyebut, saat ini banyak tenaga honorer daerah yang tidak terdaftar di Kementerian PAN-RB. Hal tersebut, menurutnya diakibatkan oleh perbuatan dari para kepala daerah yang tak kunjung melaporkan data tenaga honorer kepada Kementerian PAN-RB. "Contoh, misalnya seseorang sudah menjadi honorer sampai 20 tahun tetapi nama dia tidak masuk dikirimkan ke pusat, yang masuk siapa? Orang baru! Maka saya minta supaya Kementerian PAN-RB itu memberikan kepada Komisi II, sudah berapa orang honorer yang terdaftar secara resmi di kementerian ini?” ujar Junimart. Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan ada kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah data yang telah terekam di Kementerian PAN-RB dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja. Baca juga PNS Maros 3 Tahun Makan Gaji Buta, Kementerian PAN-RB Kaji Sanksi hingga SK Pemberhentian Oleh karenanya, Junimart meminta dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan jumlah riil yang ada apabila memang terjadi perbedaan data. “Kalau memang mereka tidak terdaftar, kenapa mereka tidak terdaftar. Nah, biasanya ini menjadi kewenangan disengaja atau tidak disengaja oleh kepala daerah. Kan kasihan yang honorer sudah usia 51 tahun, nama tidak dikirimkan dan yang masuk malah yang baru,” katanya. Sebelumnya, Junimart membuka ruang pengaduan online di untuk para honorer yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Hal tersebut, ia lakukan untuk memperjuangkan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi PPPK. Baca juga 320 Guru Honorer Lolos PPPK di Situbondo Tak Diangkat Jadi ASN, Ini Penjelasan Sekda Junimart mengaku masih melihat banyak tenaga honorer yang mengeluh lewat media sosial medsos. Oleh karenanya, ia tergerak untuk menyediakan ruang khusus bagi mereka. "Tenaga honorer bisa mengadukan masalah mereka dengan mengunjungi Sekarang silahkan buat laporannya, kita akan perjuangkan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 30/5/2023. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.KBRN Ambon : Guna menciptakan tenaga kerja yang terlatih, kompeten dan siap kerja, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggandeng Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, menggelar pelatihan Berbasis Kluster Kompetensi Basic Safety Training (BST), Kamis